MENGHADIRKAN TUHAN DALAM DIMENSI POLITIK

Ajaran yang dibawa oleh setiap agama adalah bermuara pada pengakuan para pemeluknya bahwa Tuhan adalah titik sentral dalam berbagai dimensi kehidupan. Melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan merupakan bukti dan ukuran kesalehan seseorang dalam menjalani lintasan kehidupan, baik kesalehan ritual lebih-lebih kesalehan sosial. Untuk ukuran kesalehan ritual hanya dapat dinilai oleh pribadi masing-masing orang dan sifatnya privatisasi, sedangkan implementasi untuk membuktikan kesalehan ritual tersebut perlu dilihat dari nilai-nilai yang dipraktekkannya dalam kehidupan sosial.

Semakin tinggi tingkat kesalehan ritual seseorang maka semakin baik pula tingkat kesalehan sosialnya. Artinya, ketika manusia mampu mengendalikan segala potensi negatif dalam dirinya maka keyakinan besar dia akan dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya.

Tuhan digambarakan sebagai zat yang Maha Kuasa dan mengatur alur kehidupan manusia sejak manusia itu dilahirkan sampai pada titik terakhir manusia itu masuk dalam liang kubur. Kehadiran Tuhan dalam segala dimensi kehidupan manusian merupakan sesuatu yang tidak terpungkiri, sebab Tuhan menguasai segenap wilayah sentral titik nadir kehidupan manusia.

Keyakinan akan adanya Tuhan dapat memberikan pola pikir dan pemahaman manusia akan suatu jalan kebenaran yang ia jalani. Semakin besar keyakinan tersebut maka semakin besar pulalah perkembangan etika dan moral seseorang, namun jika keyakinan tersebut sebatas pada pengucapan dan retorika belaka maka tidak terlalu memberi ruang kesalehan pada diri seseorang.

Dewasa ini moralitas dan religiusitas sosial manusia bisa diibaratkan sebagai “telur di ujung tanduk” yang tinggal retak dan akan pecah. Moralitas dan religiusitas seseorang tidak hanya ketaatannya dalam menjalani setiap ajaran Tuhan secara formalitas, namun pembuktian secara nyata melalu amal perbuatan merupakan implementasi riil bahwa seseorang itu meyakini akan adanya Tuhan dan merasa diawasi oleh Tuhan.

Tuhan Dalam Ranah Politik,,  adakah..?

Ketika diajukan pertanyaan, di manakah Tuhan ketika kita berpolitik? Masing-masing individu mungkin memiliki argumen tersendiri dalam menjawab pertanyaan ini. Tuhan bisa hadir dalam wacana dan orasi ketika berkampanye untuk menarik simpati orang lain, adakalanya juga Tuhan “dihadirkan” dalam pamflet-pamflet dan poster-poster pembumian diri ketika mencalonkan diri menjadi sesuatu, dan yang lebih menarik lagi Tuhan biasa dihadirkan melalui dalil-dalil politis untuk memuluskan proses perpolitikan.

Namun tidak banyak para politikus mampu menghadirkan Tuhan dalam urat nadi dan hatinya. Ketika Tuhan masuk dalam wilayah tersebut, maka kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi money politic (penyuapan), politik praktis maupun dendam-dendam politik yang berujung pada konflik horizontal di tengah masyarakat.

Banyak kasus-kasus yang penulis temui, baik melalui pengamatan langsung di tengah masyarakat maupun melalui media-media elektronik dan cetak yang ada. contoh saja, partai-partai yang melakukan musyawarah pimpinan pusat maupun daerah dalam rangka memilih ketua umumnya tidak sedikit yang melakukan aktivitas penyuapan demi memuluskan salah satu calonnya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, bagaiman agama memandang tentang penyuapan? Jelas, jawabannya agama melarang dan bahkan mengharamkan penyuapan. Namun mengapa hal itu terjadi? Karena eksistensi Tuhan tidak pernah dihadirkan dalam persoalan tersebut.

Tidak sampai di situ saja, tiba saatnya hukum mulai menelusuri jejak penyuapan ini ternyata dana penyuapan merupakan uang Negara, sehingga diproses dalam peradilan dan menghadirkan para penyuap-penyuap ini ke meja hijau. Apa yang terjadi? Penyuap-penyuap ini justru mengelak dan tidak berkomentar banyak dan malahan berbohong untuk menutupi kejahatannya. Lagi-lagi Tuhan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan kasus politik, sebab Tuhan tidak pernah mengajari manusia untuk berbohong dan memanipulasi pernyataan.

 Ini baru dalam kasus penyuapan, belum lagi kasus-kasus yang mengarah pada dendam politik. Secara rasional, manusia susah untuk menerima kekalahan, apalagi kekalahan setelah mengorbankan banyak materi. Hal ini justeru akan mematikan demokrasi dan menumbuhkembangkan pertikaian dan melahirkan permusuhan. Ketika kita sulit menerima kemenangan lawan, maka sudut pandang kita terhadap lawan yang menang sedikitpun tidak ada yang benar. Kita selalu mencari kelemahannya dengan dalih ingin meluruskan, kebenaran tidak akan pernah benar selama kita memandangnya dengan kaca mata minus. Lagi-lagi, ber-negatif tihingking merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan dalam agama, apalagi sesama manusia dan seakidah. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak dihadirkan dalam hal tersebut. Kenapa tidak dihadirkan? Sebab mereka tahu Tuhan tidak menyukai akan hal itu.

Di samping temuan penulis di atas, mungkin juga dari pembaca banyak yang memiliki pendapat demikian, sebab intinya ketika manusia itu cenderung melanggar hukum Negara atau melakukan kejahatan publik maka arrtinya juga dia melanggar hukum Tuhan. Seseorang yang melanggar hukum Negara atau hukum Tuhan otomatis dia melupakan Tuhannya.

Bersama Tuhan Wujudkan Politik yang Sehat

Sebagai Negara yang berasaskan hukum, tentu kita perlu melestarikan hukum tersebut agar sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi hukum, yaitu memberikan kemaslahatan pada umat manusia, baik kemaslahatan dalam ekonomi, sosial, budaya pendidikan dan lebih-lebih kemaslahatan politik. Fungsi hukum ini diformulasikan ke dalam prakteknya dengan etika dan norma yang baik, sebab hanya etika dan norma yang baiklah yang mampu menciptakan kemaslahatan.

Namun ketika fungsi hukum dan praktek politik ini disalahgunakan maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan kosmos yang mengarah pada benturan-benturan horizontal di tengah masyarakat. Dengan begitu, keamanan dan ketertiban hidup manusia menjadi sesuatu yang mahal harganya. Berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya Bom Bima, pembakaran Kantor Bupati, KKN yang merajalela, tindakan amoral dan sebagainya merupakan produk dari ketidak seimbangan kosmos tersebut. Hal ini justeru akan membuat lumpuh hukum yang ada, ini dikarenakan manusia kurang begitu menyadari eksistensi keberadaan hukum ini. Hukum adalah hasil ijma’ dari akal pikiran yang sehat untuk landasan berpijak yang sehat pula.

Ketika seseorang cenderung suka melanggar hukum, maka bisa dikatakan orang tersebut tidak berpikiran sehat. Sebab hukum hanya berlaku pada orang-orang yang sehat akal pikirannya. Dengan demikian, ketika politik itu dijalankan dengan akal dan pikiran yang sehat, dengan tujuan kemaslahatan umat maka hasilnya akan terlihat dari tingkat kemaslahatan tersebut, jika sebaliknya politik itu dijalankan atas dasar ambisi kekuasaan, cita-cita pribadi, dan dendam masa lalu, maka prroduk yang dihasilkannyapun tidak lebih dari mencari keuntungan pribadi, menghalalkan segala cara, dehumanisasi, pertikaian politik, balas dendam, dan sejenisnya.

Dengan demikian berapa persen kemaslahatan yang didapat? Hanya sedikit saja, itupun tidak semuanya kebijakan yang lahir dari pemikiran, lebih pada asasi kemanusiaan atau naluri sebagai manusia yang masih memiliki kebaikan dalam bertindak. Setidaknya, mereka yang melakoni perpolitikan dengan etika dan norma yang benar adalah benar-benar mengejewantahkan nilai dan potensi dalam dirinya sebagai wakil Tuhan di Bumi ini. Sekiranya Tuhan selalu hadir dalam ranah dan ruang politik, maka keniscayaan akan indahnya perjalanan demokrasi di negeri ini menjadi sesuatu yang tak terlukiskan. Namun, politikus tidak akan disebut sebagai politikus sekiranya dia tidak berbohong.

KENAAPA KENAIKAN BBM HARUS DITOLAK.?

KENAPA KENAIKAN BBM HARUS DI TOLAK?

 

Pemerintah berencana dan sudah dipastikan akan menaikan BBM per 1 April 2012. Besaran angka kenaikan memang belum diputuskan, berkisar pada angka 1500 – 2000, tetapi dampak kenaikan BBM sudah disarakan oleh masykarakat bawah, dari mulai kenaikan bahan-bahan pokok juga kelangkaan premium, belum lagi adanya mata rantai mafia yang mengambil keuntungan dari isu kenaikan BBM ini.

 

Setiap kali BBM akan dinaikan, asumsi dan logika pemerintah tidak pernah berubah, dari dahulu selalu bersandar pada kenaikan minyak dunia, dan semakin beratnya beban subsidi yang harus ditanggung oleh negara, paling tidak ada beberapa alasan klasik pemerintah ; 1). Harga minyak dunia melebihi angka USD.100, 2).Asumsi harga minyak di APBN 2011 pada angka USD.80 per barel, 3)Jika harga minyak mencapai USD.100 per barel, dibutuhkan tambahan subsidi sebesar Rp.64 triliun, 4). Lifting (minyak siap jual) Indonesia anjlok jauh di bawah target APBN (898 ribubarel per hari / target, APBN-P 2011 945 ribu barel per hari), 5). Impor minyak mentah Indonesia 280 ribu barel per hari, impor BBM 499 ribubarel per hari, total impor minyak dan BBM Indonesia perhari mencapai 779 ribu barel, 6). Beban subsidi energi (BBM+Listrik) tahun 2011 mencapai Rp.231 triliun, pendapatan Negara darisektor migas tahun 2011 hanya Rp.272 triliun, 7). Tahun 2012 anggaran subsidi BBM Rp.123 triliun dan Listrik Rp.45 triliun dengan asumsi harga minyak mentah dunia USD.90, 8). Setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar USD.1 akan menambah beban subsidi BBM dan listrik sebesarRp.3,2 triliun

 

Delapan (8) alasan pemerintah di atas, adalah alasan yang sama pada setiap kenaikan BBM, yang membedakan hanya angka-angkanya saja. Persoalannya, apakah logika pemerintah ini benar sepenuhnya ataukah ada manipulasi?. Kita paham, bahwa beban subsidi BBM yang bersumber dari APBN begitu banyak, tetapi ini semua demi hajat hidup rakyat banyak. Subsidi merupakan tanggung jawab negara, dan negara kita bukan negara kapitalis, tetapi negara Indonesia, berasaskan pancasila, dimana kepentingan hajat hidup rakyat banyak harus dibantu dan dipenuhi atau disubsidi oleh negara, kita tidak bisa melepaskan semuanya ke pasar, karena kita bukan negara kapitalis. Jika, subsidi BBM selalu menjadi kendala dan keprihatinan bersama pemerintah, kenapa hutang-hutang kita tidak pernah diutak atik dan menjadi keprihatinan bersama. Dalam nota keuangan negara 2012, belanja belanja rutin pemerintah begitu membengkak yang seharusnya bisa di pangkas, sesuai dengan Keppres 11 tentang penghematan Anggaran sebesar 10%. Belanja rutin hampir 50% yang meliputi ; pemeliharaan, belanja pegawai, Pembayaran bunga utang sebesar 123 Triliun per tahunnya, perjalanan dinas, pembayaran pokok utang Luar negeri sebesar 47 Triliun per tahun, DAU, Tambahan Penghasilan guru, Tunjangan profesi guru. Alokasi belanja rutin setiap tahunnya mengalamai lonjakan, lihat saja kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 99 Triliun, dari alokasi tahun 2011 sebesar 625 Triliun menjadi 724 Triliun pada tahun 2012. Besaran alokasi belanja rutin  untuk tahun 2011 47% dari total budget APBN 1320 Triliun, sedangkan besaran tahun 2012 sebesar 51% dari total budget APBN 1418 Triliun. Alokasi anggaran untuk rakyat miskin hanya 50 Triliun, ini sangat memperihatinkan, karena besarnya APBN hanya untuk belanja rutin pemerintah. Persoalannya adalah besaran gaji dan berbagai fasilitas tidak sebanding dengan peningkatan kinerja para pegawai, malah semakin terkuak jaringan korupsi yang begitu akut di birokrasi kita. Oleh karena itu, jangan Cuma subsidi BBM yang diutak-atik oleh pemerintah. Subsidi yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, bagaimanapun harus dipertahankan, sementara pemerintah harus lebih prihatin dengan memangkas fasilitas birokrasi yang terlalu berlebihan.

 

Ada beberapa hal yang mau di kritisi ; Pertama, Yang perlu diutak atik dari sini adalah, kenapa utang tidak pernah menjadi beban pemerintah, tetapi giliran subsidi selalu dianggap beban oleh pemerintah, Kedua, Pangkas semua fasilitas birokrasi yang berlebihan, dan alihkan untuk menutupi subsidi BBM,Ketiga, UU No 22, tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terutama Pasal 7 ayat 2, yang berbunyi “Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan trsparan”. Ayat ini secara telanjang berisi tentang liberalisasi sektor hilir migas, yang kemudian ditandai dengan maraknya pendirian SPBU-SPBU asing, seperti ; Shell, Petronas dan  Total, dan pelan-pelan harga BBM di indonesia akan mengikuti harga dunia, sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar. Ini artinya, memang, asing lebih menjadi prioritas bahkan anak emas ketimbang rakyat Indonesia sendiri dan sudah pasti BBM akan terus naik sampai setara dengan harga pasar dunia dan lagi-lagi tidak ada upaya pencarian solusi atas krisis APBN. Keempat, Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sekarang bernama Bantusan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah tidak mendidik, itu hanya obat penenang sementara yang membius, dan membodohkan masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya berpikir ulang, jangan pernah meninabobokan masyarakat. Struktur sosial masyakarat menjadi rapuh dan hancur akibat ulah pemerintah dan elit republik ini.

 

Seharusnya pemerintah mencari solusi alternatif yang cerdas dan mendasarkan pada kepentinan nasional, bukan kepentingan asing. Dalam catatan kami, seharusnya pemerintah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan Pendapatan Negara dari sektor Migas tanpa harus mencabut/mengurangi subsidi, yaitu ; 1). Windfall Profit Tax atau pajak tambahan atas keuntungan perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, 2). Mengevaluasi dan memangkas Cost Recovery atas biaya non-operasional dan CSR Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan cara me-renegosiasi semua Kontrak Kerja Sama, 3). Memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekspor-impor. 4). Menerapkan pajak tambahan kepada kendaraan roda empat pribadi atas penggunaannya terhadap BBM Bersubsidi, 5). Menambah kapasitas kilang Pertamina sesuai dengan spesifikasi minyak mentah Indonesia dan mengharuskan semua Kontraktor asing menjual semua jatah minyaknya kepada Pertamina agar diproses di dalam negeri dan untuk kebutuhan domestik,6).Mempersiapkan infrastruktur BBG dalam jangka 1 tahun untuk seluruh Indonesia, 7). Menciptakan iklim investasi yang ramah untuk kebutuhan eksplorasi agar ada penemuan baru dan tambahan cadangan minyakbumi.

 

Dengan argumentasi diatas tadi, maka kenaikan BBM harus di tolak, karena tidak mencerminkan asas keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Pemerintah selalu dalam kebimbangan. Tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah, kecuali hanya bersandar pada alasan-alasan klasik, tidak mau kerja keras dan sikap tidak adanya keberpihakan yang nyata terhadap rakyat bawah.

 

Salam,

Jakarta, 05 Maret 2012

Pengurus Besar

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

 

 

 

Addin Jauharudin

(Ketua Umum)